Diketahui B (inisial) kepala sekolah SMPN 2 Wonosobo merasa kebal dan tidak akan tersentuh hukum. Selama kepemimpinannya kasus dugaan tersebut tidak pernah terungkap.
" berdasarkan laporan yang masuk dan saat dilakukan investigasi oleh Tim DPD PEKAT-IB Tanggamus kepala sekolah terkesan arogan di awak dan ada upaya penyuapan kepada Tim. Pasalnya saat di undang jumpa pers B tidak mau hadir di kantor sekretariat bahkan B melalui rekanannya malah mengundang kami kesekolahan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan terkait kasus tersebut bahkan ada indikasi narasi yang dibuat oleh B akan melakukan OTT dengan sangkaan pemerasan," terang Herwinsyah usai menerima bukti laporan dari kejaksaan.
Dikatakan Herwinsyah disaat pamdemi tahun 2020 kuat dugaan dana BOS SMPN 2 Wonosobo banyak di selewengkan dan tidak jelas keperuntukannya.
" Pelaksanaan KBM dan ektrakulikuler di TA 2020 oleh SMPN 2 di anggarkan sementara saat itu tidak ada KBM tatapmuka bahkan kegiatan keagamaan, adanya anggaran dalam kegiatan PPDB TA 2020 yang dilaksanakan secara online, adanya kegiatan pembelajaran untuk siswa diketahui
tidak ada guru menngadakan kunjungan dan pendampingan kerumah siswa, adanya Pengembangan potensi guru
Saat itu Disdik maupun sekolah tidak mengadakan workshop, adanya pemeliharaan melebihi ketentuan yang seharusnya hanya 15% dari pagu dana BOS, adanya penganggaran untuk
Pembiyaan Daya dan Jasa dimana itu sudah di tanggung
Pemerintah,
selain itu
Adanya dugaan markup dana PIP dalam pengajuan siswa penerima sebanyak 600 siswa dan hanya 450 siswa yang menerima, dari jumlah tersebut terealisasi 380 an siswa., data tersebut disinyalir Fiktif adanya siswa yang sudah pindah sekolah bahkan meninggal tetap di cantumkan nama seagai penerima PIP." Jelasnya.
DPD PEKAT-IB Tanggamus merespon laporan masyarakat tersebut dengan mengantar laporan dugaan ke Kejari Tanggamus untuk di tidaklanjuti sebagai bentuk tegaknya supremasi hukum di Tanggamus.
" demi tegaknya supremasi hukum di Tanggamus kami berharap Kejari segera memproses laporan kami dari pekat dan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah dan di proses sesuai undang-undang yang berlaku." Pungkasnya
Laporan aduan masyarakat Terkait dugaan korupsi, dana pip dan bos dari tahun 2020 sampai 2023 yg nilai sangat pantastis, yg amat kita syang masarakat luas masih merasa dapak covid, oknum kep sek, diduga secara terang benerang melagar melawan uud keterbukaan informasi publik, dan uud korupsi, sy berharap kepada aph Bpk, kpk dan komite informasi publik prov lampung mengusuttuntas tindak memperkaya diri sendiri, demi kepentingan pribadi,
Sementara terkait laporan DPD PEKAT-IB Tanggamus pihak sekolahan belum dapat di konfirmasi saat dihubungi HP tidak aktif diduga nomor awak media sudah di blokir.(Marta).
إرسال تعليق